Integritas Aparat Disorot: Korban Tipu Daya Oknum Anggota Reskrim Polresta Banyumas Resmi Tempuh Jalur Hukum Propam
Moderasipatriotnusantara.com, Banyumas — Kasus dugaan pelanggaran etik berat, perbuatan asusila, dan tipu daya yang melibatkan oknum penegak hukum berinisial BRIGPOL MS—yang bertugas di unit Reskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta Banyumas)—kini resmi bergulir di Propam. Penanganan perkara ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian di tingkat daerah. Rabu 11/10/2026.
Laporan resmi ini dikawal secara ketat oleh kuasa hukum korban dari Jakarta, Tohenda, S.H., M.H., guna memastikan proses penegakan hukum internal berjalan objektif tanpa intervensi.
Kronologi Kasus: Dari Janji Manis hingga Lepas Tanggung Jawab Pernikahan
Berdasarkan keterangan terbuka dari korban berinisial EW kepada awak media, relasi kuasa dan tipu daya bermula pada bulan Juli 2026. Terlapor menjalin hubungan asmara dengan korban yang dibarengi dengan janji suci untuk menikahinya.
Ironisnya, di tengah hubungan tersebut, korban mengetahui status terlapor yang masih terikat perkawinan, di mana terlapor berdalih bahwa proses perceraian sedang berjalan dan gugatan diajukan oleh pihak istrinya.
Konflik eskalatif terjadi ketika korban dinyatakan positif hamil pada 25 September 2026. Alih-alih menunjukkan sikap bertanggung jawab moral sebagai seorang abdi negara untuk menikahi korban sesuai janjinya, terlapor awalnya sempat menunjukkan gelagat penolakan dan mendesak agar kandungan tersebut digugurkan—sebuah instruksi amoral yang secara tegas ditolak oleh korban.
Puncaknya pada tanggal 4 November 2026, di tengah kondisi fisik korban yang mengalami pendarahan hebat akibat tekanan psikologis dan fisik, terlapor sempat berusaha menghindar.
Meskipun pada akhirnya terlapor bersedia bertanggung jawab terkait pembiayaan dan pengurusan perawatan medis di rumah sakit, namun terlapor tetap bersikeras menolak untuk bertanggung jawab atas janji awalnya guna melanjutkan pernikahan.
Akibat komplikasi medis tersebut, diagnosa menyatakan usia kandungan telah memasuki bulan ketiga namun tidak dapat dipertahankan (kuretase). Selepas tindakan medis, pihak terlapor justru menunjukkan sikap lepas tangan.
Akuntabilitas Penegakan Hukum: Aduan Tembus Mabes Polri
Menolak tunduk pada ketidakadilan, korban bersama tim kuasa hukum mengambil langkah hukum terukur. Pengaduan awal secara resmi telah dilayangkan melalui sistem digital Gajahmada QR Code Propam Polri yang langsung terintegrasi dan terpantau di tingkat Mabes Polri.
Laporan tersebut teregister secara resmi dalam Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor: SPSP2/2026110401035 tertanggal 4 November 2026 yang diterbitkan di Jakarta dan ditujukan langsung kepada Kadivpropam Polri dengan melampirkan alat bukti digital autentik.
Sebagai tindak lanjut penanganan di tingkat kewilayahan, Propam menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) Nomor: SP2HP2/12/XI/2026/Propam tertanggal 4 November 2026. Korban bersama terlapor sebelumnya telah dipanggil oleh penyidik Sipropam Polresta Banyumas guna menjalani serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi mendalam.
Tuntutan Keadilan dan Pengawalan Ketat
Kuasa hukum korban, Tohenda, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini secara profesional dan transparan guna memastikan sanksi etik maupun hukum ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap oknum yang mencoreng citra institusi.
Demi menjamin transparansi publik dan akuntabilitas penanganan perkara, masyarakat serta awak media akan melakukan konfirmasi dan pengawasan langsung kepada jajaran Sipropam Polresta Banyumas:
Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya untuk mengklarifikasi pada pihak terkait atas dugaan tersebut untuk keberimbangan pemberitaan. Redaksi membuka pintu hak jawab bagi pihak yang bersangkutan sesuai dengan undang – undang pers nomor 40 tahun 1999.
Redaksi
Pos Terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar