
#Artikel
Cilacap – Regulasi mengenai pendirian bangunan gedung dan penyelenggaraan usaha di Kabupaten Cilacap sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga Perda Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Aturan ini dirancang untuk memastikan tata ruang tetap tertib, keselamatan konstruksi terjamin, serta pendapatan daerah dari sektor retribusi dan pajak berjalan optimal. Jum’at 20/11/2026.
Namun, fakta di lapangan sering kali menampilkan wajah yang kontras. Masih ditemukan bangunan komersial skala besar dan aktivitas usaha yang berdiri maupun beroperasi tanpa mengantongi kelengkapan perizinan sesuai prosedur. Alih-alih dihentikan atau dikenai sanksi tegas, sejumlah pelanggar tampak melenggang bebas menjalankan aktivitas komersialnya seolah aturan daerah hanya berlaku di atas kertas.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat: ada apa dengan penegakan Perda di Cilacap?
Temuan Mengejutkan: Kasus Rita Pasaraya Cilacap
Salah satu potret nyata dari lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi ini terkuak melalui surat resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap Nomor 600.1.15/313.0004/17 tertanggal 09 Oktober 2026. Surat tanggapan atas klarifikasi hukum tersebut secara terang-benderang membeberkan sejumlah pelanggaran administratif dan legalitas krusial pada bangunan Rita Pasaraya Cilacap*
1.Persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / PBG:
Tidak Ada Rekomendasi Teknis: Tidak ditemukan data dukung berupa Rekomendasi Teknis sebagai dasar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menerbitkan IMB Rita Pasaraya Cilacap.
Belum Mengajukan PBG Perubahan: Pihak Rita Pasaraya diketahui tidak mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perubahan di Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
2.Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF):
Bangunan Rita Pasaraya Cilacap belum memiliki SLF* dan tidak tercatat adanya permohonan SLF atas nama Rita Pasaraya Cilacap di SIMBG. Tanpa SLF, kelaikan, keamanan, dan keselamatan struktur gedung yang dikunjungi ribuan warga setiap hari patut dipertanyakan.
3.Ketidaksesuaian Tata Ruang & Perizinan:
Berdasarkan data Online Single Submission* (OSS), Rita Pasaraya Cilacap belum memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*.
Lokasi tersebut masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021–2041 (Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2021) pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota, fungsi jalan lokal primer, dan zona KKOP 5 (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan). Meski pemanfaatan ruang untuk supermarket di sub zona tersebut diizinkan, kelengkapan administrasi KKPR-nya justru belum dipenuhi.
Dampak & Fakta Kebakaran Rita Pasaraya Cilacap (2–3 Februari 2026)
Kekhawatiran soal aspek keselamatan bangunan bukan sekadar asumsi di atas kertas. Pada Senin–Selasa, 2–3 Februari 2026*, peristiwa kebakaran melanda Rita Pasaraya Cilacap (Jl. A. Yani, Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan). Peristiwa ini tidak hanya merusak bangunan utama, tetapi juga berdampak langsung pada tempat usaha *Usaha Mikro (Sport Station)* milik Ir. Tjahjanto Darjanto* yang ikut mengalami kerusakan akibat musibah kebakaran tersebut.
Berdasarkan data penanganan, surat keterangan resmi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap, serta catatan keterangan teknis, terungkap sejumlah fakta krusial berikut:
Kerusakan Tempat Usaha & Terdampak pada Usaha Mikro: Kebakaran pada 2–3 Februari 2026 mengakibatkan kerusakan pada tempat usaha yang dikelola, termasuk tempat usaha milik *Ir. Tjahjanto Darjanto* dengan kegiatan usaha **Usaha Mikro (Sport Station)* (Jl. A. Yani, Kel.
Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan) sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Satpol PP Nomor 000.8.3.4/152/20*, serta usaha Perdagangan Eceran / Supermarket (Rita Pasaraya Cilacap)* atas nama Buntoro dalam Surat Keterangan Satpol PP Nomor 000.8.3.4/206/20*. Kebakaran berhasil dipadamkan oleh Bidang Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kabupaten Cilacap.
Garis Polisi & Pemantauan Pascakejadian: Pemasangan *police line* oleh Polresta Cilacap dilakukan sejak tanggal *3 Februari 2026*, diikuti pemantauan selama 3 hari setelah kejadian pada tanggal 4–6 Februari 2026*.
Permintaan Surat Keterangan & Upaya Pertemuan Tanpa Tanggapan: Pihak Rita Pasaraya Cilacap, pemilik Sport Station dan Sushi Ramen, meminta surat keterangan kejadian kebakaran kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap. Namun, pihak Sport Station dan Sushi Ramen telah meminta dan melakukan upaya pertemuan kepada pemilik Rita Pasaraya Cilacap, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan.
Investigasi Tim INAFIS Labfor Polda Jateng: Investigasi kebakaran dilakukan oleh *Tim INAFIS Labfor Polda Jateng*. Kasatpol PP Kabupaten Cilacap telah menerbitkan surat keterangan karena investigasi telah dilakukan tim tersebut, sementara hingga saat ini Bupati Cilacap / Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap belum menerima tembusan hasilnya.
Tidak Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Sesuai Perda: Berdasarkan keterangan teknis perkiraan awal api (*point of origin*) dan dugaan penyebab kebakaran hasil penanganan tim damkar, Rita Pasaraya Cilacap yang terbakar tidak mempunyai sistem proteksi kebakaran gedung sesuai dengan *Perda Nomor 1 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2024* tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.
Tidak Memenuhi Ketentuan SNI Kebakaran: Bangunan Rita Pasaraya Cilacap yang terbakar dinilai **tidak memenuhi ketentuan SNI Kebakaran.
Penggunaan APAR Terbatas:* Berdasarkan pernyataan Manager Toko (saudara Ahmad), terdapat *16 APAR*, namun pada saat terjadinya kebakaran hanya menggunakan APAR lantai 1.
Dasar Aturan & Tanggung Jawab Besar terhadap Korban
Terbakarnya tempat usaha milik pelaku usaha mikro seperti Sport Station (Ir. Tjahjanto Darjanto) di tengah kondisi bangunan yang bermasalah dari sisi perizinan bangunan (IMB/PBG, SLF, KKPR) serta ketiadaan sistem proteksi kebakaran sesuai *Perda Nomor 1 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2024 dan SNI Kebakaran menempatkan tanggung jawab besar pada pihak pengelola/pemilik bangunan maupun kelalaian pengawasan/penegakan regulasi:
1.Kewajiban Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran & Keselamatan Bangunan:
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, serta ketentuan teknis bangunan gedung (termasuk kewajiban SLF dan standar SNI Kebakaran), pengelola/pemilik gedung memiliki kewajiban menyediakan sarana proteksi kebakaran dan menjaga keselamatan bangunan agar tidak membahayakan jiwa maupun harta benda di sekitarnya.
2.Tanggung Jawab Keperdataan atas Kerugian Pihak Lain / Korban:
Secara prinsip hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum), pihak yang karena perbuatannya, kelalaiannya, atau pengabaian kewajiban hukum/standar keselamatan menimbulkan kerugian bagi orang lain—termasuk pelaku usaha mikro seperti Sport Station milik Ir. Tjahjanto Darjanto—memikul tanggung jawab besar untuk mengganti kerugian yang timbul, terlebih ketika upaya pertemuan untuk penyelesaian/komunikasi tidak mendapatkan tanggapan.
3.Tanggung Jawab Pengawasan & Penegakan Peraturan Daerah:
Pemerintah daerah melalui perangkat terkait—termasuk dinas teknis perizinan/bangunan dan Satpol PP selaku penegak Perda serta unsur penanggulangan kebakaran—memiliki tanggung jawab institusional untuk memastikan kepatuhan izin, kelaikan fungsi bangunan, dan pemenuhan standar proteksi kebakaran, serta menindaklanjuti hasil investigasi secara transparan demi keadilan bagi pihak yang dirugikan.
Mengapa Masih Melenggang Tanpa Tindakan Tegas?
Temuan resmi dari dinas teknis (DPUPR), catatan penanganan pascakebakaran dan minimnya respons terhadap pihak terdampak, hingga fakta ketiadaan sistem proteksi kebakaran sesuai regulasi daerah dan SNI menjadi bukti kuat bahwa persoalan ini menyangkut tata kelola hukum, keadilan bagi pelaku usaha mikro, sekaligus keselamatan publik.
Ketika pelanggaran dibiarkan berlarut tanpa tindakan nyata, publik patut mempertanyakan sejauh mana ketegasan aparat penegak Perda—khususnya Satpol PP sebagai garda terdepan penegak peraturan daerah, berkolaborasi dengan dinas terkait. Lemahnya penindakan ini memicu preseden buruk:
Ketidakadilan bagi Pelaku Usaha Kecil & Mikro: Pelaku usaha mikro seperti Sport Station harus menanggung dampak kerusakan akibat kebakaran, sementara upaya pertemuan dengan pihak pemilik Rita Pasaraya tidak mendapat tanggapan, di tengah temuan belum lengkapnya perizinan bangunan dan proteksi kebakaran.
Risiko Keselamatan Publik: Pengoperasian gedung publik tanpa SLF dan tanpa sistem proteksi kebakaran sesuai Perda serta SNI mengabaikan aspek keselamatan nyawa pengunjung, pekerja, maupun pelaku usaha lain di sekitarnya.
Kerugian Daerah: Ketidakpatuhan perizinan berpotensi memotong hak pendapatan daerah dari retribusi resmi yang semestinya masuk ke kas daerah.
Tantangan Bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap
Jika fenomena “aturan tajam ke bawah namun tumpul ke atas” atau pembiaran terhadap pelanggaran perizinan bangunan gedung, keselamatan kebakaran, dan usaha ini terus dibiarkan, wibawa Pemerintah Kabupaten Cilacap berada di ujung tanduk.
Penegakan Perda tidak boleh berhenti pada surat administratif, penerbitan surat keterangan semata, atau imbauan normatif di atas meja. Diperlukan tindakan nyata, transparan, dan tanpa pandang bulu: mulai dari evaluasi menyeluruh atas kelengkapan izin (IMB/PBG, SLF, KKPR) dan standar proteksi kebakaran, dorongan penyelesaian dan pertanggungjawaban yang adil terhadap pihak terdampak/korban usaha mikro, hingga sanksi administratif dan yustisial yang tegas. Sudah saatnya Cilacap membuktikan bahwa hukum dan peraturan daerah hadir untuk melindungi ketertiban, keadilan, dan keselamatan seluruh warganya, bukan sekadar pelengkap formalitas yang bisa diabaikan.
Redaksi


Tidak ada komentar