Dugaan Pemalsuan Data Alamat dalam Gugatan Cerai di PA Kebumen: Ancaman Pidana hingga 6 Tahun

Redaksi
22 Nov 2026 14:59
Berita Daerah 0 64
3 menit membaca

Kebumen – Pengadilan Agama (PA) Kebumen menerbitkan Akta Cerai Nomor 0040/AC/2026/PA.Kbm atas gugatan istri berinisial RS terhadap suaminya, OA.

OA membantah pernah menerima panggilan sidang. Ia menilai ada kejanggalan serius, mengingat hingga akta tersebut terbit, ia masih tinggal serumah dan secara rutin menunaikan kewajiban nafkah.

Dugaan kejanggalan ini diperkuat dengan temuan perbedaan mencolok antara alamat resmi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data yang dicantumkan dalam akta cerai, yang telah diverifikasi oleh perangkat desa setempat.

OA menyatakan keterkejutannya saat mengetahui status pernikahannya telah berakhir secara hukum tanpa sepengetahuannya.

“Saya tidak pernah menerima surat panggilan atau undangan sidang dari PA Kebumen. Tiba-tiba sudah ada akta cerai dan tidak pernah mengikuti sidang, tidak pernah menandatangani dokumen apapun,” terang OA, Sabtu (21/11/2026).

OA menegaskan, hingga ia mengetahui keberadaan akta cerai tersebut, ia masih menjalankan kewajiban sebagai suami.

“Saya masih memberikan nafkah lahir dan batin. Kami masih tinggal serumah di Jatinegara. Bagaimana bisa tiba-tiba divonis cerai tanpa saya tahu?” tegasnya.

Berdasarkan penelusuran dokumen, terdapat ketidaksesuaian data kependudukan yang signifikan:

Data KTP (Asli): Baik RS maupun OA tercatat tinggal di satu alamat yang sama, yaitu Desa Jatinegara RT 04 RW 03, Kecamatan Sempor.

Data Akta Cerai: RS dicantumkan beralamat di Desa Jatinegara RT 03 RW 02, Kecamatan Sempor. Sementara OA dicantumkan beralamat di Dukuh Karangturi, Desa Semanding RT 06 RW 03, Kecamatan Gombong.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Jatinegara, Sugiyanto, memverifikasi anomali ini setelah membandingkan kedua dokumen.

“Data berbanding terbalik. OA adalah warga asli Jatinegara dan satu Kartu Keluarga dengan RS di alamat tersebut. Penulisan OA sebagai warga Karangturi di akta cerai tidak sesuai fakta di lapangan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa (Kades) Semanding, Joko Setiyono, dan Kasi Pemerintahan setempat, TM. Mereka mengonfirmasi bahwa OA tidak pernah tercatat secara administratif sebagai warga Karangturi.

“Ketidaksesuaian data, apalagi jika terbukti sebagai pemalsuan, adalah kesalahan fatal yang dapat merusak sistem administrasi negara,” tegas Joko Setiyono.

Upaya konfirmasi kepada SD (orang tua RS) yang dilakukan di Balai Desa Semanding mendapatkan tanggapan singkat. SD menyatakan ketidakbersediaannya memberikan keterangan lebih lanjut.

“Perkara gugatan perceraian anak saya sudah ada keputusan tetap. Silakan hubungi pengacara anak saya yang menangani kasus ini,” ujarnya.

Secara yuridis, pencantuman alamat yang tidak sesuai dalam gugatan cerai memiliki konsekuensi serius. Jika terbukti disengaja agar panggilan tidak sampai, hal ini dapat menggugurkan hak pembelaan tergugat dan menyebabkan putusan verstek (tanpa kehadiran tergugat) menjadi cacat formil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tindakan ini berpotensi melanggar:

1. Pasal 509: Memasukkan keterangan tidak benar mengenai tempat tinggal dalam gugatan cerai, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp50 juta.

2. Pasal 391 dan 392: Pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau pembebasan dari kewajiban, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Sebagai pihak yang dirugikan hak pembelaannya, OA secara hukum berhak mengajukan perlawanan untuk mengajukan banding, Peninjauan Kembali (PK), hingga melaporkan dugaan pemalsuan dokumen kepada Kepolisian Resor Kebumen.

Redaksi menegaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Segala narasi mengenai “pemalsuan” atau “manipulasi” dalam berita ini berstatus dugaan berdasarkan perbandingan dokumen, bukan fakta hukum yang telah dibuktikan di pengadilan. Belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya tindak pidana.

2. Perbedaan data juga berpotensi disebabkan oleh kesalahan administratif (human error) yang kewenangan pembuktian dan koreksinya berada pada instansi berwenang.

3. Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan mematuhi UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Demi prinsip keberimbangan Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait demi keberimbangan. Klarifikasi resmi dari pihak-pihak tersebut akan kami muat secara proporsional, utuh, dan tanpa pengurangan makna.

(Tim Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x