Kapolri Jenderal, Suyudi Diminta Usut Tuntas Penyadapan, Singkirkan Oknum Pembangkang Dan Berikan Penghargaan Kepada Polisi Berintegritas

Redaksi
17 Nov 2026 05:41
Berita Polri 0 43
3 menit membaca

Magelang Jawa Tengah — Ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut dugaan praktik penyadapan ilegal di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Pengungkapan kasus tersebut harus menjadi pintu masuk bagi reformasi institusi Polri, khususnya dalam memberantas penyalahgunaan kewenangan, praktik pembangkangan terhadap aturan, serta kemungkinan adanya kepentingan kelompok yang merusak marwah kepolisian. Selasa 17/11/2026.

 

Kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang telah menjadi perhatian publik perlu diusut hingga ke akar permasalahan. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlindungan hanya karena memiliki pangkat tinggi, jabatan strategis, ataupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Setiap anggota yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Kapolri diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaku langsung, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan perintah, memfasilitasi, maupun menghalangi proses pengungkapan perkara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa intervensi.

 

Pembenahan internal juga harus diarahkan untuk menyingkirkan praktik-praktik yang bertentangan dengan disiplin, etika, dan sumpah jabatan. Anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, melawan hukum, menghambat penyidikan, atau menjadikan institusi sebagai alat kepentingan pribadi dan kelompok harus ditindak tegas melalui mekanisme yang sah. Evaluasi jabatan dan penempatan personel perlu dilakukan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan, kompetensi, dan rekam jejak masing-masing anggota.

 

Loyalitas anggota Polri sejatinya harus diberikan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, hukum, serta kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bukan kepada figur tertentu, kelompok, ataupun kepentingan pribadi. Institusi kepolisian membutuhkan personel yang berani menjaga kebenaran, menjunjung tinggi profesionalitas, serta tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan maupun kepentingan di luar hukum.

 

Di sisi lain, Kapolri juga perlu memberikan perhatian dan penghargaan kepada anggota yang selama ini bekerja dengan bersih, jujur, profesional, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara. Polisi yang berintegritas tidak boleh justru tersisih oleh praktik kedekatan, persaingan internal yang tidak sehat, ataupun kepentingan kelompok tertentu.

 

Pemberian penghargaan dapat diwujudkan melalui promosi jabatan, kesempatan pendidikan dan pengembangan karier, kenaikan pangkat sesuai ketentuan, serta apresiasi atas prestasi dan keberanian dalam menjaga integritas institusi. Sistem promosi harus mengutamakan meritokrasi, yakni kompetensi, prestasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian, bukan kedekatan personal atau kepentingan tertentu.

 

Langkah tersebut penting untuk membangun budaya organisasi yang sehat. Anggota yang berprestasi harus mendapatkan kesempatan berkembang, sementara anggota yang melakukan pelanggaran harus bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, tidak muncul kesan bahwa kejujuran menjadi penghambat karier, sedangkan kedekatan dan loyalitas kelompok justru menjadi jalan memperoleh jabatan.

 

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan komitmen. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang adil, pengawasan internal yang kuat, serta keberanian membersihkan institusi dari segala bentuk penyimpangan.

 

Momentum ini diharapkan menjadi kesempatan bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk memperkuat reformasi Polri secara konsisten. Institusi kepolisian harus menjadi rumah bagi anggota yang menjunjung tinggi integritas dan pengabdian, bukan tempat berlindung bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan.

 

Pada akhirnya, kehormatan Polri tidak ditentukan oleh tingginya pangkat maupun besarnya jabatan seseorang, melainkan oleh keberanian menegakkan kebenaran, profesionalitas dalam menjalankan tugas, dan kesetiaan kepada bangsa serta negara.

 

Usut tuntas setiap dugaan penyimpangan, tindak tegas pelanggaran berdasarkan hukum, berikan penghargaan kepada polisi yang bersih dan berintegritas. Polri harus kuat karena kualitas dan integritas personelnya, bukan karena kekuasaan segelintir orang.

 

 

 

Kritik/ Saran ini langsung di tulis oleh: Achmad Effendi (Redpel)

 

Pencinta Polri

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x