Memburu Fraud JKN Tanpa Mengorbankan Pasien

Redaksi
22 Nov 2026 04:14
Ekonomi 0 11
4 menit membaca

Oleh: Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.

22 November 2026.

 

SEMARANG – Rabu (18/11) lalu, di forum antikecurangan layanan kesehatan di Jakarta, dua kabar dibacakan nyaris bersamaan. BPJS Kesehatan menyebut telah menyelamatkan sekitar Rp6,5 triliun dari pencegahan dan penanganan kecurangan sepanjang 2025.

 

Di forum yang sama, Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa rasio klaim JKN per April 2026 sudah 108,72 persen. Uang yang keluar lebih besar daripada iuran yang masuk, dan risiko gagal bayar pada 2027 mulai dibicarakan terbuka.

 

Dua kabar itu membuat perang melawan fraud terasa makin mendesak. Namun, justru karena mendesak, kita perlu berhati-hati agar perang ini tidak salah sasaran.

 

*Bukan Sekadar Neraca*

 

Fraud JKN kerap dibaca sebagai soal kebocoran keuangan. Padahal, taruhannya lebih besar. Setiap rupiah yang bocor pada akhirnya mendorong negara ke dua pilihan yang sama-sama pahit: menaikkan iuran atau mempersempit manfaat. Bila manfaat menyempit, kesehatan perlahan kembali menjadi barang yang aksesnya ditentukan isi dompet.

 

Itulah sebabnya pengendalian kecurangan punya dasar konstitusional, bukan semata efisiensi. Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 menjamin hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

 

Gotong royong JKN bekerja sederhana: yang sehat menanggung yang sakit, yang mampu menanggung yang kurang mampu. Pelaku fraud menumpang pada solidaritas itu tanpa ikut memikul bebannya. Korban terberatnya adalah peserta penerima bantuan iuran dan pasien penyakit katastropik yang hidupnya bergantung pada keberlanjutan dana.

 

Data Kemenkes menunjukkan sekitar 93 persen dari 973 pelaku kecurangan yang teridentifikasi pada 2025 adalah fasilitas kesehatan. Modus dengan nilai terbesar adalah manipulasi diagnosis. Angka ini wajar membuat publik geram dan menuntut sanksi lebih keras.

 

*Jebakan Efek Jera*

 

Di sinilah jebakannya. Dalam ekonomi hukum, efek jera dirumuskan sebagai hasil kali peluang tertangkap dan beratnya sanksi. Menaikkan keduanya memang masuk akal. Tetapi, layanan kesehatan punya risiko yang tidak dikenal sektor lain: efek jera yang berlebihan.

 

Rumah sakit yang takut dituduh curang bisa memilih jalan aman. Diagnosis sengaja ditulis lebih ringan, pasien dengan kasus rumit dirujuk ke tempat lain, atau pasien dipulangkan lebih cepat agar lama rawat tidak memancing kecurigaan.

 

Di atas kertas, angka fraud turun. Di lapangan, pasienlah yang menanggung. Ini adalah seleksi risiko terselubung, dan ia bertentangan dengan watak asuransi sosial.

 

Karena itu, pembedaan tegas antara kesalahan administrasi, perbedaan pertimbangan klinis, dan kecurangan yang disengaja bukan pelengkap. Ia prasyarat. Dokter yang salah mengisi kode berbeda dengan pihak yang sengaja menagih layanan fiktif. Bila keduanya diperlakukan sama, tenaga medis akan bekerja dalam rasa takut, bukan dalam integritas.

 

*Adil agar Dipatuhi*

 

Penelitian Tom R. Tyler tentang kepatuhan hukum menunjukkan bahwa orang menaati aturan terutama karena menilai prosesnya adil, bukan semata karena takut dihukum.

 

Pelajaran ini relevan bagi pembaruan Permenkes 16/2019 tentang fraud JKN yang sudah berusia tujuh tahun. Aturan antikecurangan yang baik setidaknya memuat empat hal.

 

Pertama, pemeriksa yang independen. Keberatan atas sanksi dan sengketa klinis semestinya ditelaah pihak di luar garis keputusan, misalnya panel yang melibatkan organisasi profesi dan akademisi. Pihak yang menuduh tidak sepatutnya sekaligus menjadi pihak yang memutus.

 

Kedua, klaim yang tidak dipersoalkan tetap dibayar selama pemeriksaan berjalan. Arus kas rumah sakit tidak boleh dijadikan alat tekan. Hak keberatan juga harus selaras dengan UU Administrasi Pemerintahan, termasuk jalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Ketiga, uang hasil pemulihan dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagai dana amanat peserta. Bila ada peserta yang ditarik biaya secara tidak sah, uang itu harus kembali kepada peserta yang bersangkutan. Peserta bukan sekadar sumber laporan, melainkan korban langsung.

 

Keempat, buka jalur pengungkapan sukarela. Fasilitas kesehatan yang menemukan dan melaporkan sendiri kesalahannya, lalu mengembalikan kelebihan bayar, layak mendapat keringanan yang terukur. Insentifnya bergeser dari menyembunyikan menjadi membuka.

 

*Perbaiki Akarnya*

 

Satu hal lagi kerap terlupa. Sejak sistem pembayaran berbasis kelompok diagnosis diperkenalkan, dunia sudah lama mengenal kecenderungan pengodean bergeser ke kelompok bertarif lebih tinggi. Tarif INA-CBG mewarisi kerentanan yang sama. Maka, temuan manipulasi diagnosis tidak cukup dijawab dengan sanksi. Ia perlu dibaca sebagai sinyal untuk meninjau desain tarif dan pedoman pengodean, serta membenahi keterlambatan pembayaran yang menekan rumah sakit.

 

Peserta juga bisa menjadi mata dan telinga. Riwayat layanan dan nilai klaim yang dikirim lewat Mobile JKN dalam bahasa awam, lengkap dengan tombol lapor, akan mempersempit ruang klaim fiktif.

 

Pada akhirnya, regulasi antifraud yang berhasil bukanlah yang paling banyak menghasilkan temuan, melainkan yang membuat temuan makin jarang. Para pihak memilih jujur karena diperlakukan adil, dan sistemnya makin sulit disalahgunakan. Hanya dengan cara itu JKN tetap menjadi wujud kehadiran negara, bukan sekadar neraca yang harus diselamatkan.( ).

 

 

Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si., [Akademisi Universitas 17 Agustus 1945, Semarang]

 

(Redpel-Achmad Effendi)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x