
Magelang – Desakan publik khususnya Jawa Tengah dan wilayah NKRI semakin mengeras kepada Kapolri. Masyarakat menuntut evaluasi total dan pembenahan internal di tubuh Polri. Desakan ini dipicu oleh empat(4), isu krusial yang meresahkan: galian c (tambang ilegal ), yang diduga kuat dilindungi oknum, stagnasi penanganan kasus (kasus mangkrak) di era kepemimpinan sebelumnya, serta dugaan praktik penyadapan yang tidak prosedural , juga narkoba
Publik menegaskan, desakan ini bukan untuk melemahkan institusi, melainkan bentuk kontrol sosial untuk menyelamatkan citra Polri dari oknum yang dinilai tidak bertanggung jawab.
Fenomena di duga masih ada aktivitas galian tambang ilegal di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Magelang, menjadi sorotan tajam masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan yang berkembang, aktivitas pertambangan di duga tanpa izin ini masih ada beroperasi secara masif dan selain tambang juga pabrik pemecah batu(Clazeer) yang beroperasi di bibir sungai di duga Ilegal dan tidak berdasarkan Titik Koordinat ,bearti sudah menyalahi aturan.
Lebih jauh, muncul dugaan kuat dari masyarakat bahwa operasional tambang ilegal,atau sejenisnya tersebut dapat bertahan karena adanya “backup” atau perlindungan dari oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan hilangnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di wilayah tersebut.

BP, perwakilan warga Magelang yang terdampak, menyuarakan frustrasi masyarakat terhadap disparitas penegakan hukum di lapangan.
“Di Magelang dan beberapa kota lain di Jateng, tambang ilegal, apapun bentuknya yang seharusnya mempunyai Ijin dan harus juga berdasarkan titik kordinat galian dan ijin yang lainya jangan dibiarkan beroperasi, merusak lingkungan, dan meresahkan warga. Tapi ketika warga kecil yang melapor atau berselisih, kasusnya cepat diproses. Kami menduga kuat ada oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab menjadi backing tambang-tambang ilegal ini. Oknum yang seperti ini, yang membangkang dan arogan, harus disingkirkan oleh Kapolri,” tegas BP kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Senada dengan BP, HS, tokoh masyarakat dari wilayah Magelang, menyoroti pentingnya sistem penghargaan dan hukuman yang adil. Ia menyikapi keras informasi yang beredar terkait dugaan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal tersebut.
“Jika benar ada dugaan oknum yang menjadi backup tambang ilegal,apapun sejenisnya dimagelang dan daerah Jawa Tengah seperti yang disorot media dan warga, mereka harus ditindak. Jangan sampai polisi yang berprestasi, yang turun ke desa dan melayani warga, malah dipinggirkan. Kapolri harus tegas: yang berprestasi diberi tanda jasa dan jabatan, yang melanggar hukum disingkirkan,” ujar HS.
Menanggapi desakan dan dugaan yang berkembang di Magelang dan Jawa Tengah, Pengamat Hukum RN menegaskan bahwa tuntutan masyarakat adalah hak konstitusional. Namun, ia mengingatkan bahwa segala bentuk dugaan “backup” harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui penghakiman di ruang publik.
Pembuktian ini harus di gali oleh penegak hukum yang mempunyai otoritas penegakan hukum berdasarkan apa yang di dapat oleh media,atau masyarakat.
“Desakan publik untuk mengaudit kasus mangkrak, mengusut dugaan penyadapan, dan menertibkan diduga masih adanya tambang ilegal di Magelang dan Jateng adalah sah. Terkait isu tambang ilegal, merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, jika ada oknum yang memfasilitasi atau menerima gratifikasi, itu masuk ranah pidana. Namun, kata ‘diduga kuat’ harus dibuktikan di meja hijau atau melalui sidang etik Propam. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku,” jelas RN.
RN menambahkan, Kapolri harus memerintahkan Itwasum dan Propam untuk melakukan audit tertutup maupun terbuka. “Kapolri tidak boleh melindungi oknum. Tapi Kapolri juga tidak boleh menghukum tanpa bukti. Cek aliran dana, cek komunikasi, dan gelar perkara. Hasilnya harus diumumkan secara transparan kepada publik agar tidak terjadi fitnah,” tambahnya.
Berdasarkan penelusuran dan aspirasi yang berkembang di Magelang dan Jawa Tengah, redaksi merangkum empat poin desakan yang menunggu respons nyata dari Mabes Polri:
1. **Audit dan Penertiban Tambang Ilegal di Jateng (Fokus Magelang):** Membentuk tim khusus independen untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum penegak hukum sebagai “backup” galian tambang ilegal di Magelang dan kota lain di Jawa Tengah.
2. **Audit Kasus Penyadapan:** Klarifikasi transparan dari Divisi Propam dan Itwasum terkait adanya indikasi penyadapan di luar wewenang dan prosedur hukum.
3. **Evaluasi Kasus Mangkrak:** Pembukaan kembali dan audit terhadap kasus-kasus yang stagnan di era kepemimpinan sebelumnya, serta kewajiban pemberian SP2HP yang rutin kepada pelapor.
4. **Apresiasi dan Perlindungan Polisi Berprestasi:** Jaminan karir, tanda jasa, dan penempatan jabatan strategis bagi personel yang berintegritas, serta penindakan tegas (mutasi/demosi/PTDH) bagi oknum yang terbukti membangkang dan arogan
(Redpel- Aff)


Tidak ada komentar