Banyumas (21/11/2024) – Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keberadaan jaringan mafia BBM ilegal yang melibatkan banyak pihak sebagaimana disampaikan Ipda Rudy Soik.
Upaya ini perlu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintahan Prabowo yang akan memerangi mafia BBM ilegal.
Di tengah upaya Pemerintah yang belum tuntas untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, semestinya langkah-langkah untuk menekan penyimpangan penggunaan BBM ini mendapat dukungan aparat, sehingga tidak memunculkan persepsi masyarakat bahwa kepolisian mengambil langkah kontraproduktif yang menghambat langkah pengungkapan kasus penyimpangan BBM seperti pada kasus pemecatan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota, Rudy Soik.
Secara nilai mungkin kerugian dari kasus Ipda Rudy Soik tidak terlalu besar tapi sangat penting untuk mengungkap keberadaan mafia BBM ilegal. Selama ini masyarakat hanya sekedar mengira-ngira adanya mafia BBM ilegal. Dan dengan adanya kasus ini harusnya pengungkapan keberadaan mafia BBM ilegal itu benar-benar dapat dilakukan secara transparan.
Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto pada rapat Perdana Kabinet Merah Putih (24/10/2024) meminta seluruh pimpinan aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, dan Kapolri untuk fokus menghadapi berbagai ancaman berat terhadap negara. Salah satunya dengan adanya Mafia Solar Bersubsidi yang masih menjadi momok bagi kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan bangsa dan negara. Presiden menekankan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan pertahanan yang kuat, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
Redaksi”
